BANJARMASIN– Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman menyampaikan hasil kajian tim nya berupa saran perbaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru.
Hadi mengungkapkan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan Ombudsman terkait pelaksanaan vaksinasi diantaranya, pertama,pemberian vaksin yang tidak tepat sasaran atau penerimanya tidak sesuai kriteria yang ditetapkan.
"Kedua, pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal; tiga, pelayanan vaksinasi tidak sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan; keempat, belum optimalnya pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sesuai regulasi yang sudah ditetapkan," ujarnya Selasa (22/06/2021), di Aula Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel memberikan saran perbaikan kepada para pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel.
Adapun perbaikan tersebut Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi program vaksinasi, memperketat protokol kesehatan serta membentuk Tim Pengawas pelaksanaan vaksinasi.
Kedua, melakukan supervisi kepada fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi guna memastikan fasyankes telah memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Ketiga, dalam hal pencatatan dan pelaporan vaksinasi harus didokumentasikan secara akurat, lengkap, tepat waktu dan terus-menerus.
“Kajian ini penting kami lakukan sebagai bentuk pengawasan dan aksi nyata untuk memastikan program vaksinasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harapan kita bersama," jelas Hadi.
Sementara itu Mulyadi Halim dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel menyambut baik saran yang disampaikan Ombudsman Kalsel dan akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan atau masukan di Dinas Kesehatan.
“Terima kasih atas masukan dan sarannya, memang penanganan Covid-19 terus berproses, namun saran-saran Ombudsman ini tentu menjadi perhatian kami dalam melakukan evaluasi dan pelaksanaan program vaksinasi kedepannya," tukasnya. (fsl/rls)