 |
| BERI LAPORAN: Penjabat (Pj) Bupati Barut) Drs. Muhlis beserta jajaran saat menghadiri evaluasi LPJ Periode ke-2 Triwulan I yang dilaksanakan oleh tim evaluator Itjen Kemendagri, selasa (14/1/2025) di ruang rapat Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut) Drs. Muhlis, menghadiri evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Periode ke-2 Triwulan I yang dilaksanakan oleh tim evaluator Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selasa (14/1/2025) di ruang rapat Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
Dalam kegiatan ini, Pj Bupati didampingi oleh Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Barut, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut.
Evaluasi LPJ ini menjadi momen penting sekaligus penutup masa tugas Drs. Muhlis sebagai Pj Bupati Barut. Hal ini dikarenakan dalam waktu dekat, Bupati definitif yang terpilih akan segera dilantik. Oleh karena itu, dalam laporan yang mencakup periode Oktober hingga Desember, Drs. Muhlis memaparkan secara rinci capaian kinerja pada 10 aspek utama yang menjadi indikator evaluasi nasional.
Aspek Kinerja yang Dilaporkan:
1. Inflasi
Pj Bupati Barut Drs Mukhlis menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Barut. Berdasarkan laporan prognosa neraca pangan, tren harga komoditas di wilayah tersebut tercatat stabil.
2. Penanganan Stunting
Berdasarkan pengukuran prevalensi stunting pada Desember 2024, angka stunting turun menjadi 3,23%, mengalami penurunan sebesar 3,47% dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pengelolaan BUMD
Pj Bupati Barut Drs Mukhlis melaporkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Layanan Publik
Upaya peningkatan kualitas layanan publik terus dioptimalkan oleh Pemkab Barut.
5. Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barut berhasil diturunkan dari 3,97% pada Desember 2023 menjadi 1,81% pada Desember 2024.
6. Kemiskinan Ekstrem
Berdasarkan data P3KE 2023, terdapat 1.309 Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem. Namun, hingga Desember 2024, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 205 KK atau 840 jiwa. Sebanyak 97,07% penduduk miskin ekstrem telah mendapat intervensi melalui anggaran APBN dan APBDes, sementara sisanya diintervensi melalui APBD.
7. Kesehatan
Fokus pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan.
8. Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah dilaporkan telah mendukung prioritas pembangunan.
9. Kegiatan Unggulan
Pemkab Barut melaporkan sejumlah program unggulan yang berdampak positif pada pembangunan daerah.
10. Perizinan
Pelayanan perizinan di Barut terus ditingkatkan untuk mendorong investasi dan kemudahan berusaha.
Semua capaian kinerja dan upaya yang telah dilakukan Pemkab Barut di bawah kepemimpinan Drs. Muhlis mendapat apresiasi dari tim evaluator Kemendagri. Laporan yang disampaikan secara rinci tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Nett