 |
| RAPAT: Rapat ini dipimpin oleh Ir. Sri Sulistiyani, M.PH Kepala DPPPAPPKB serta dihadiri oleh 7 SKPD |
BANUATODAY.COM, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah (BAPPERIDA) menggelar rapat persiapan pelaksanaan rembuk stunting aksi 3 tahun 2025 di ruang rapat pulau inspirasi pada Senin, (14/4/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ir. Sri Sulistiyani, M.PH Kepala DPPPAPPKB serta dihadiri oleh 7 SKPD seperti, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lainnya.
BACA JUGA: Wagub Kalsel Hasnuryadi Melantik Gatriwara DPRD Kalsel
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dengan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
Sri Sulistiyani sebagai memimpin rapat mengatakan rembuk stunting bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi dan menyusun rencana aksi yang terukur.
“Dengan adanya rapat ini setiap SKPD terkait menyampaikan program mengenai rembuk stunting, diharapkan seluruh pihak dapat lebih siap dan fokus dalam pelaksanaan rembuk stunting, sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan”,ujar Sri Sulistiyani.
Sementara itu, Plt.Kabid Statistik Rusmana menyampaikan pihaknya berjalan sesuai dengan kegiatan di diskominfo dengan publikasi dan perencanaan ini tidak terlepas dari peran OPD untuk data yang harus valid.
“Program kedepan sosialisasi penyebaran percepatan penurunan stunting,”ucap Rusmana.
BACA JUGA: H. Supian HK Kukuhkan Pengurus Gatriwara Kalsel Masa Bakti 2024–2029
Hasil kegiatan rembuk stunting menjadi dasar gerakan penurunan kabupaten/kota melalui integrasi program yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.dan hasil yang diharapkan stunting adalah komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh bupati/walikota, DPRD, desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat dan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya. (aa/ak)