 |
| PARIPURNA: DPRD Banjar gelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar Tahun 2024. - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna pada Rabu pagi (14/5/2025) di lantai 2 Gedung DPRD Banjar. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar Tahun 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjar, H Agus Maulana, bersama jajaran pimpinan lainnya.
Melalui juru bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Fitriyah, DPRD memberikan berbagai masukan penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Salah satu yang disorot adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan menata dan memanfaatkan aset daerah seperti Pasar Sekumpul Martapura dan eks Hotel Amaris yang belum tergarap maksimal.
DPRD juga mendorong pemerintah agar memperkuat pengawasan terhadap pajak daerah, misalnya dengan menambah alat tapping box di restoran, rumah makan, dan kafe untuk memantau transaksi secara real time.
Untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dewan menilai perlunya perbaikan manajemen, terutama di Perumda Pasar Bauntung Batuah dan PT Baramarta. Selain itu, mereka menyarankan agar kegiatan rapat dan seminar lebih banyak menggunakan fasilitas milik daerah, seperti hotel dan gedung pemerintah, agar lebih efisien dan mendukung pemasukan daerah.
Di bidang olahraga dan pariwisata, DPRD mengusulkan agar pengelolaan Stadion Demang Lehman dialihkan ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar). Dewan juga meminta pemerintah daerah untuk mendata dan membina objek-objek wisata, menangani persoalan sampah, dan rutin merawat penerangan jalan umum.
Masalah tata ruang dan penanggulangan bencana turut menjadi perhatian, termasuk percepatan penyusunan tata ruang kawasan strategis, penanganan banjir tahunan, serta peningkatan kualitas hidup warga melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tak hanya itu, DPRD juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur pendidikan, kejelasan batas wilayah antar desa, serta apresiasi untuk desa yang berhasil mandiri. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan strategis seperti Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar juga menjadi catatan penting dalam rapat tersebut.
"Semua rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan dan wajib ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," tegas Fitriyah.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan keputusan resmi atas rekomendasi LKPJ 2024. Sejumlah pejabat turut hadir, seperti Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra H Ikwansyah, unsur Forkopimda, staf ahli, para kepala SKPD, dan kepala bagian di lingkungan Setda Banjar. (naz/fsl)