 |
| RESES - H. Kartoyo menutup reses masa sidang di Desa Hakurung, Kabupaten HSS. (Humas DPRD) |
BANUATODAY.COM, HAKURUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, SM, menutup rangkaian kegiatan reses masa sidang ke-II tahun 2025 di titik terakhir yang bertempat di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Minggu (18/05/2025).
Dalam agenda tersebut, politisi Partai Nasdem itu menekankan bahwa seluruh aspirasi yang diserap dari masyarakat merupakan persoalan nyata yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Karena harapan dari setiap titik itu harapan masyarakat, itu memang fakta masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah ini juga menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran harus fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
Salah satu persoalan yang disoroti H. Kartoyo pada hari terakhir reses adalah kondisi Desa Hakurung yang masih tergolong terisolir.
Menurutnya, perlu segera dibangun jembatan penghubung antara Hakurung Luar dan Hakurung Dalam untuk membuka akses menuju wilayah pertanian dan perikanan yang cukup luas.
“Kalau jembatan ini terwujud, akses masyarakat akan lebih mudah. Potensi sawah dan perikanan bisa dimanfaatkan optimal sehingga berdampak langsung pada perekonomian warga,” ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan pentingnya pengembangan jalur penghubung lintas wilayah dari Amuntai (HSU) menuju HSS hingga Tapin, yang akan memangkas waktu tempuh menuju Banjarmasin menjadi sekitar dua setengah jam.
“Contohnya, harga papuyu di sini Rp50.000, sementara di Banjarmasin bisa mencapai Rp120.000. Selisih harga ini sangat menguntungkan jika akses jalan dan distribusi lancar. Masyarakat akan lebih sejahtera,” tambahnya.
Melalui reses ini, politisi asal dapil IV tersebut berharap hasil serap aspirasi bisa menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD, agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (par/ewa)