 |
| DISKUSI: Penjabat (Pj) Bupati Barut Indra Gunawan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Ribka Haluk saat melakukan Rakor terkait PSU, jumat (18/7/2025) yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Barut - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut) Indra Gunawan, memaparkan secara rinci kesiapan Pemerintah Kabupaten Barut dalam mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barut Tahun 2025, dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Ribka Haluk, jumat (18/7/2025) yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Barut.
Dalam pemaparannya, Pj Bupati Barut Indra Gunawan menegaskan bahwa Pemkab Barut telah siap dari berbagai aspek, baik anggaran, personel, logistik, hingga dukungan keamanan dan kesehatan.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan PSU sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Indra Gunawan.
Dirinya menjelaskan bahwa total 270 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan digunakan dalam PSU, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa.
Pemerintah juga kata Pj Bupati Barut Indra Gunawan telah menyalurkan 100 persen dana hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, dan Polres Barito Utara, senilai total Rp35,3 miliar.
“Dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Barut Indra Gunawan menegaskan bahwa Pemkab juga aktif dalam menyosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjamin netralitas ASN melalui deklarasi anti politik uang dan penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan PSU.
“Semua pihak di daerah, mulai dari Forkopimda, KPU, Bawaslu, hingga unsur masyarakat, telah dikerahkan untuk mendukung kelancaran PSU sesuai arahan pemerintah pusat dan perundang-undangan,” timpalnya lagi.
Kehadiran Wamendagri dalam rakor ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan kolektif daerah, termasuk komitmen menjaga keamanan, netralitas, dan partisipasi aktif masyarakat demi terlaksananya PSU yang demokratis, jujur, dan adil.
Sumber: Nett