Trending

Komisi II DPRD Kalsel Soroti Pemangkasan Anggaran Sektor Pangan, Siap Perjuangkan di Banggar

SOROTI: Komisi II DPRD Kalsel soroti Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). - Foto Dok

BANUATODAY,COM, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat dilangsungkan Rabu (6/8/2025) di ruang Komisi II dan dihadiri perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD Provinsi Kalsel.

Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, menyoroti tajam terjadinya pemangkasan anggaran di sektor-sektor penting yang menjadi mitra kerja mereka. Ia menilai, pemotongan ini bertentangan dengan arah kebijakan nasional, terutama terkait program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kami pelajari rincian anggaran dari mitra kerja, banyak anggaran yang dipangkas, bahkan ada yang tinggal separuh dari tahun 2025. Padahal, sektor ini menyangkut langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pangan,” ujar Paman Yani.

Ia menyebutkan bahwa pengurangan anggaran tersebut berisiko menghambat program penting seperti cetak sawah baru dan penguatan ketahanan pangan daerah. Padahal dari sisi pusat, dukungan anggaran melalui APBN terus digelontorkan, termasuk dalam bentuk bantuan alsintan (alat mesin pertanian) dan pendanaan lainnya.

“Kami di Komisi II sepakat agar anggaran yang terpangkas ini dikembalikan ke porsi tahun sebelumnya demi menjaga kelanjutan program-program strategis,” tegasnya.

Paman Yani menambahkan bahwa perjuangan ini akan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, di mana empat anggota Komisi II juga tergabung sebagai anggota Banggar.

“Kami akan menyuarakan kebutuhan riil mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan semata soal nominal anggaran, tapi soal tanggung jawab dalam mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan di Kalimantan Selatan,” tandasnya. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama