 |
| RAKERDA - HM Muslim membacakan sambutan Gubernur Kalsel H Muhidin saat menutup Rakerda Komdiphoria, Sabtu (27/9) malam. (Diskominfo Kalsel) |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Percepatan tranformasi digital dan mengatasi wilayah blank spot menjadi fokus perhatian Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.
Hal itu, disampaikan Gubernur melalui Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Muhamad Muslim, saat menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025) malam.
"Pentingnya percepatan transformasi digital serta pengentasan titik blank spot sebagai wujud pemerintahan modern, inklusif, dan merata," tegas Gubernur dalam sambutan dibacakan Muslim.
Rakerda dan Komdiphoria ini menghasilkan sejumlah poin strategis, antara lain percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, serta penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber di daerah.
Baca juga Jelang Berakhir 30 September, Pemprov Kalsel Bahas Status Siaga Darurat Karhutla
Menurut Muhidin, transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di era digital.
“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” ujar Muhidin melalui Muslim.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga berkomitmen mengentaskan titik blank spot jaringan internet yang masih tersisa sekitar 7 hingga 8 persen wilayah, terutama di kawasan dengan kondisi geografis pegunungan, aliran sungai, dan pesisir laut.
“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut agar menjadi prioritas usulan ke pemerintah pusat, sehingga dapat disediakan fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot,” tambah Muslim.
Pemprov Kalsel menegaskan akan terus mengawal program pengentasan blank spot ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif, modern, dan merata di seluruh Kalimantan Selatan. (mc/ewa)