 |
| SOSIALISASI: Hadir pula perwakilan dari PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang turut mendukung upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BANJAR - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tim Pembina Samsat Martapura menghadiri kegiatan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2025 yang digelar di Aula Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKPAD Kabupaten Banjar ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui sinergi lintas instansi. Sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman tentang kebijakan, mekanisme, serta target capaian pajak kendaraan bermotor dan retribusi lain yang menjadi sumber utama PAD Kabupaten Banjar.
BACA JUGA: 3.500 Orang Antre Terbang ke Kuala Lumpur, Wagub Kalsel Dorong Penguatan Ekonomi
Hadir pula perwakilan dari PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang turut mendukung upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak yang terintegrasi dengan perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Abdillah, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
BACA JUGA: Perdana rute Banjarmasin - Kuala Lumpur Resmi Dimulai
“Jasa Raharja berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan edukasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami bahwa membayar pajak kendaraan juga berarti melindungi diri dan sesama melalui asuransi kecelakaan lalu lintas,” ujar Abdillah.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sumber: Jasa Raharja