 |
| PERTEMUAN: H. Kartoyo terima berbagai aspirasi warga Desa Sungai Paring - Foto DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, HSU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., menutup rangkaian kegiatan reses masa sidang ke-3 tahun 2025 dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu (8/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, Kartoyo menerima berbagai aspirasi warga yang sebagian besar terkait perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, serta persoalan banjir akibat sistem irigasi.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat mengusulkan agar pemerintah memperhatikan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut. Kartoyo menegaskan bahwa ruas jalan ini merupakan akses penting antarwilayah dan perlu penanganan segera.
Warga juga menyampaikan keluhan mengenai minimnya penerangan dan rambu lalu lintas di ruas jalan dari Hulu Sungai Selatan menuju Margasari. Menurut Kartoyo, kurangnya penerangan telah menyebabkan beberapa kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu ada pemasangan lampu jalan dan rambu peringatan di lokasi tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Kartoyo menyoroti genangan air yang terjadi di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring. Area seluas sekitar 200 hektare yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berkebun kini tidak dapat digarap lagi selama empat tahun terakhir karena terdampak luapan air dari ujung Irigasi Amandit. Ia berharap ada solusi konkret dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dan perhatian dari Pemerintah Provinsi untuk mengatasi masalah tersebut.
Kartoyo menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti ke tahap pembahasan berikutnya. Ia berencana mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BWS terkait persoalan irigasi serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Melalui kegiatan reses ini, Kartoyo berharap setiap permasalahan yang disampaikan warga dapat segera direspons oleh pemerintah, sehingga pembangunan di wilayah Hulu Sungai Selatan dapat berjalan merata dan berkelanjutan. (naz/fsl)