 |
| SPPG - Dandim meninjau SPPG Tungkaran pascakeracunan massal yang dialami puluhan siswa, Jumat (10/10/2025). (Ist/Pendim) |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA - Evaluasi dilakukan Komandan Kodim (Dandim) 1006/Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, pasca keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Martapura.
Dandim melakukan pengecekan langsung ke Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat (10/10/2025) siang.
Letkol Inf Bambang menyampaikan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kodim 1006/Banjar untuk memastikan penanganan dan investigasi kasus berjalan cepat serta tepat sasaran.
Menurut Dandim, langkah ini merupakan bagian dari janji yang disampaikan sebelumnya, dan pihaknya berkomitmen menginvestigasi dan menyelesaikan masalah ini secara cepat dan tepat.
"Hingga pagi tadi tercatat 97 pasien sempat dirawat di rumah sakit, namun kini tersisa 13 orang yang masih menjalani perawatan, serta 3 pasien di ruang UGD. Selebihnya sudah diperbolehkan pulang,” paparnya.
Kondisi tersebut, lanjut Dandim, menunjukkan bahwa penanganan korban berjalan baik berkat kolaborasi berbagai pihak.
Sebagai bentuk kelanjutan komitmen, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengecekan langsung terhadap dapur penyedia makanan bagi sekolah-sekolah terdampak.
“Kami melihat langsung kondisi dapur, bahan makanan, serta proses pengolahan dan pengemasan. Hasil sementara menunjukkan ada beberapa catatan penting, terutama terkait sanitasi dan sirkulasi udara di ruang pengemasan. Diperlukan pemasangan exhaust atau blower agar udara di dalam ruangan lebih sehat,” jelas Bambang.
Ia menambahkan, untuk memastikan keamanan bahan makanan, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium resmi dari BPOM dan Dinas Kesehatan.
“Kami tidak ingin menyampaikan data yang belum pasti. Semua harus berdasarkan hasil uji laboratorium agar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Dandim juga menyoroti penggunaan air sumur dalam proses produksi makanan. Menurutnya, sumber air harus memenuhi standar kesehatan agar tidak menjadi faktor penyebab kontaminasi.
“Air yang digunakan akan diuji sampelnya oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Kalau ternyata tidak sesuai standar, tentu harus segera diperbaiki. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Letkol Inf Bambang menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para siswa, tanpa menimbulkan dampak negatif seperti yang baru saja terjadi,” tegas Dandim. (net/ewa)