 |
| KUNJUNGAN: Komisi IV DPRD Kalsel kunjungi Puskesmas Batulicin 1 di Tanah Bumbu - Foto DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, TANAH BUMBU - Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Puskesmas Batulicin 1 di Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis (30/10/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan serta mendengarkan kebutuhan dan masukan dari tenaga kesehatan, terutama mengenai sarana prasarana dan penyesuaian beban kerja di lingkungan puskesmas.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, menyampaikan bahwa melalui dialog dengan pihak puskesmas, banyak masukan penting yang harus mendapat perhatian.
“Alhamdulillah, kami menerima sejumlah usulan dari para dokter, khususnya mengenai fasilitas alat kesehatan yang masih perlu diperkuat,” tutur Habib Umar.
Dari pihak puskesmas, dr. Toto Haryanto menekankan perlunya penyesuaian Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) agar lebih sejalan dengan kondisi pelayanan aktual.
Ia menjelaskan bahwa meski berstatus rawat jalan, Puskesmas Batulicin 1 harus menjalankan layanan UGD 24 jam yang cukup membebani tenaga kesehatan. Kekurangan SDM, kata Toto, dapat berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Kabid Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Misnawati, S.Si.T., Bdn., M.M., menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya akan memperpanjang izin operasional puskesmas. Namun, berdasarkan evaluasi, masih terdapat banyak fasilitas yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 14 Tahun 2024.
“Hasil evaluasi menunjukkan sarana prasarana dan alat kesehatan masih belum memadai. Karena itu, anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut agar izin operasional dapat diterbitkan sesuai aturan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kalsel berharap kunjungan ini dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Tanah Bumbu dapat terus diupayakan. Komisi juga menegaskan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal serta kelengkapan sarana prasarana sesuai ketentuan pemerintah pusat. (naz/fsl)