 |
| SOROTI: Ketua Hiswana Migas Kalimantan Selatan, Hj Muliana Yuniar (tengah), didampingi Wakil Ketua Hiswana Migas Kalsel, H. M. Irfani (kiri), serta Dewan Penasehat Hiswana Migas Kalsel, H. Addy Chairuddin Hanafiah (kanan) - Foto Dok Naza |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG subsidi 3 kilogram (Kg) di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan mendapat tanggapan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan, Sabtu (27/6/2026).
Ketua Hiswana Migas Kalsel, Hj Muliana Yuniar, mengatakan secara keseluruhan alokasi LPG 3 Kg dari Pertamina tidak mengalami pengurangan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat diduga dipengaruhi oleh dua faktor utama.
Faktor pertama adalah adanya peralihan penggunaan dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi 3 Kg setelah terjadi kenaikan harga LPG nonsubsidi pada 18 April 2026.
Menurutnya, harga LPG 5,5 Kg saat ini berada di kisaran Rp115 ribu hingga Rp125 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 Kg dijual sekitar Rp205 ribu hingga Rp210 ribu. Perbedaan harga yang cukup jauh dengan LPG subsidi 3 Kg yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp18.500 membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan tabung subsidi.
"Kemungkinan banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan tabung 5,5 kilogram berpindah ke LPG 3 kilogram karena selisih harganya cukup jauh," ujarnya.
Faktor kedua berkaitan dengan banyaknya hari libur nasional atau tanggal merah pada bulan sebelumnya. Sesuai kebijakan Pertamina, pada hari libur nasional tidak dilakukan penyaluran LPG sebagaimana hari kerja biasa.
Muliana menjelaskan, setiap agen di Kalimantan Selatan pada umumnya memiliki alokasi harian antara dua hingga tiga truk LPG. Ketika terdapat hari libur, distribusi reguler tidak berjalan sehingga stok yang diterima pangkalan ikut berkurang.
"Memang ada kebijakan tambahan satu truk untuk sebagian agen, tetapi jumlah itu belum mampu menggantikan alokasi yang hilang akibat tidak adanya penyaluran pada hari libur," jelasnya.
Saat ini terdapat sekitar 130 agen LPG di Kalimantan Selatan yang masing-masing menerima alokasi harian sesuai kontrak dengan Pertamina. Di luar hari libur nasional, penyaluran LPG disebut tetap berjalan normal sesuai jadwal.
Meski demikian, Hiswana Migas Kalsel telah menyampaikan usulan kepada Pertamina agar dilakukan penambahan alokasi atau extra dropping sebagai pengganti distribusi yang tidak terlaksana saat hari libur.
Selain itu, Pertamina juga berencana menggelar operasi pasar di sejumlah daerah yang terdeteksi mengalami lonjakan harga maupun kekosongan stok LPG 3 Kg.
"Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada Pertamina. Mudah-mudahan ada tambahan alokasi dan operasi pasar di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan," katanya.
Terkait harga LPG subsidi yang dijual di atas ketentuan, Muliana mengimbau masyarakat membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai HET.
Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan LPG sebenarnya masih tersedia.
"Insya Allah barangnya ada. Apalagi bulan ini tidak banyak hari libur sehingga penyaluran kembali normal. Kami mengimbau masyarakat membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan," ujarnya.
Muliana juga mengingatkan masyarakat yang mampu secara ekonomi agar tidak menggunakan LPG subsidi 3 Kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi dugaan adanya permainan distribusi oleh agen maupun pangkalan, Muliana menegaskan hal tersebut cukup sulit dilakukan karena seluruh proses penyaluran diawasi secara ketat.
Menurutnya, seluruh agen diaudit secara berkala dan diwajibkan melaporkan distribusi LPG melalui sistem pelaporan daring yang terhubung langsung dengan Pertamina sehingga setiap transaksi dapat dipantau.
Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi, ia mempersilakan untuk melaporkannya melalui Pertamina Call Center 135.
"Kalau memang ada pelanggaran, silakan laporkan ke Pertamina melalui layanan 135. Apabila terbukti, penyaluran ke pangkalan tersebut bisa dihentikan sementara atau dikenakan sanksi skorsing sesuai ketentuan," tegasnya.
Selain membahas LPG, Hiswana Migas Kalsel juga menyoroti antrean kendaraan yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite.
Muliana menduga kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang bersubsidi.
"Kemungkinan memang ada perpindahan penggunaan dari BBM nonsubsidi ke Pertalite karena selisih harganya sekarang sekitar Rp7.000 per liter," katanya.
Meski demikian, ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki data mengenai besaran peningkatan konsumsi Pertalite karena seluruh alokasi BBM untuk masing-masing SPBU ditentukan langsung oleh Pertamina.
Hiswana Migas Kalsel juga telah menyampaikan persoalan antrean BBM tersebut kepada Pertamina dalam rapat koordinasi yang digelar bersama seluruh agen di Kalimantan Selatan.
Selain meminta evaluasi distribusi, pihaknya juga mengusulkan adanya pengamanan dari aparat terhadap antrean kendaraan yang mengular hingga di luar area SPBU.
"Kami hanya bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam area SPBU. Untuk antrean yang berada di luar kawasan SPBU merupakan ranah aparat penegak hukum. Karena itu kami berharap ada pengamanan agar tidak terjadi keributan maupun intimidasi terhadap petugas SPBU," pungkasnya. (naz/fsl)