Trending

PAD Kabupaten Banjar Capai Rp411,4 Miliar, Pemkab Ungkap Faktor Pendorong Kenaikan

TARGET: PAD Kabupaten Banjar tahun 2025 capai Rp411,4 miliar - Foto Dok Istimewa


BANUATODAY.COM, MARTAPURA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar tahun 2025 berhasil mencapai Rp411,4 miliar atau 124,03 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Banjar menyebut capaian tersebut didorong oleh kebijakan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar terkait Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/6/2026).

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Yudi menjelaskan capaian PAD yang melampaui target bukan karena rendahnya penetapan target, melainkan hasil dari berbagai langkah penguatan pendapatan daerah.

“Capaian ini merupakan kombinasi perubahan struktur pendapatan akibat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia menyebut, penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar meningkat signifikan dari Rp76,88 miliar pada 2020 menjadi Rp192,63 miliar pada 2025. Salah satu penyebabnya adalah adanya sumber penerimaan baru melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, Pemkab Banjar juga terus melakukan berbagai upaya seperti pemutakhiran data pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan.

Yudi menegaskan, pemerintah daerah akan terus menggali potensi pendapatan serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

Pemkab Banjar juga mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD dan akan menjadikannya bahan penyempurnaan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama