 |
| RAPAT: Rapat evaluasi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BALANGAN – DPRD Kabupaten Balangan menjadikan tingginya proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan nilai SiLPA yang diperkirakan mendekati Rp900 miliar perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa saja yang menyebabkan besarnya SiLPA di setiap SKPD," ujarnya.
Menurut Rizkan, evaluasi terhadap tingkat serapan anggaran penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, sekaligus menyusun strategi agar pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih optimal.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp3,394 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp3,993 triliun.
Rizkan berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta meminimalkan besarnya SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
"Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebesar itu dan seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara optimal untuk masyarakat Balangan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya proses transisi e-Katalog versi 4 ke versi 5, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, serta masih berlangsungnya proses lelang pada sejumlah proyek strategis.
Meski demikian, Fakhriyanto menegaskan kondisi fiskal Kabupaten Balangan tetap berada dalam kategori sehat. Hal itu ditunjukkan dengan porsi belanja pegawai yang masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan, sehingga pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Balangan berharap berbagai kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi sehingga pelaksanaan APBD 2026 berlangsung lebih tepat waktu, efisien, efektif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (nt/ak)