SURUT: Air di kolam pemancingan yang makin surut karena airnya diambil helikopter Karhutla/foto;yuandaBANUATODAY.COM,BANJAR – Kepentingan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian setelah seorang warga mempertanyakan penggunaan sumber air miliknya untuk operasi pemadaman.
H Ahmad Jailani, pemilik usaha pemancingan di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, mengaku kolam ikannya menjadi lokasi pengambilan air oleh helikopter BNPB untuk membantu pemadaman karhutla.
Ahmad menyebut pengambilan air dilakukan berkali-kali tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Ia mengaku baru mengetahui kolamnya digunakan setelah melihat langsung helikopter mengambil air dari lokasi tersebut.
“Yang kami persoalkan bukan pemadamannya. Kami tahu karhutla harus segera ditangani. Tapi harus ada komunikasi, karena kolam ini ada ikannya dan menjadi sumber usaha kami,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi kemarau membuat sumber air semakin sulit didapat. Untuk menjaga kolam tetap berisi, dirinya harus mendatangkan air dari luar dengan biaya yang tidak sedikit.
Namun setelah air kembali berkurang akibat pengambilan helikopter, Ahmad khawatir ikan di kolam mengalami gangguan.
“Kalau air turun, ikan stres. Ini bisa berdampak pada usaha pemancingan kami dan penghasilan yang selama ini kami jalankan,” ujarnya.
Ahmad berharap ada langkah dari pihak terkait untuk melakukan pengecekan serta memberikan solusi apabila penggunaan kolam tersebut menimbulkan kerugian.
Menurutnya, penanganan bencana memang menjadi prioritas, tetapi kepentingan masyarakat yang terdampak juga perlu diperhatikan.
“Kami tetap mendukung pemerintah memadamkan karhutla. Jangan sampai niat baik untuk membantu pemadaman justru membuat warga lain mengalami kerugian,” tegasnya.
Keluhan tersebut kini menunggu penjelasan dari pihak berwenang terkait prosedur pengambilan air, koordinasi dengan pemilik lahan atau kolam, serta kemungkinan penanganan apabila terdapat dampak terhadap usaha warga.
Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan pentingnya koordinasi antara petugas di lapangan dengan masyarakat saat menggunakan sumber daya milik warga dalam kondisi darurat bencana.(yan/fsl)