MITIGASI:Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kalsel/AAfoto:umasdprriBANUATODAY.COM, BANJARBARU – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul masih maraknya titik karhutla di sejumlah wilayah, seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi kuat antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Kalsel, BPBD kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Komisi VIII DPR RI mendorong jajaran BNPB, BPBD Kalimantan Selatan, dan BPBD kabupaten/kota se-Kalsel, termasuk stakeholders terkait, untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kapasitas penanggulangan, serta memberikan respons cepat setiap terjadi karhutla,” tegas Wachid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kalsel, Jumat (28/8).
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai penguatan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian serius mengingat tingginya tren bencana di Tanah Air.
Berdasarkan data Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Rapat Kerja 10 Juni lalu, jumlah bencana sepanjang 2021 hingga 2026 cenderung fluktuatif di atas 3.500 kejadian per tahun. Pada 2021 dan 2023, angka tersebut bahkan menembus sekitar 5.400 kasus.
Sementara itu, hingga Juni tahun ini tercatat 1.051 kejadian bencana nasional yang mengakibatkan 243 orang meninggal dunia, 1.700 orang luka-luka, 13 orang hilang, dan sekitar 2,6 juta orang mengungsi.
Wachid menegaskan, risiko bencana dapat ditekan melalui penguatan mitigasi, edukasi, dan sistem terintegrasi. Kunjungan kerja ini bertujuan menggali kesiapan daerah sekaligus memetakan kendala lapangan.
Temuan di Kalsel akan menjadi bahan evaluasi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap kinerja BNPB dalam rapat kerja mendatang.(yan/fsl)