AMAN -Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea meminta seluruh ASN maupun masyarakat tidak terpengaruh isu yang berkembang/foto:yuanda BANUATODAY.COM,MARTAPURA - Isu nasional mengenai sekitar 490 pemerintah daerah yang diperkirakan mengalami kesulitan anggaran, hingga berpotensi tidak mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) memicu kekhawatiran publik.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memastikan kondisi fiskal daerah masih aman sehingga pembayaran gaji ASN tetap berjalan sesuai rencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea meminta seluruh ASN maupun masyarakat tidak terpengaruh isu yang berkembang.
Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali.
"Mendengar berita terkait isu nasional mengenai kemampuan pembayaran gaji ASN di daerah, kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar bahwa kondisi keuangan daerah kita saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali," ujar Yudi saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026) malam.
Yudi menegaskan, pembayaran gaji ASN menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBD. Seluruh alokasi belanja pegawai telah direncanakan secara matang sehingga hak-hak aparatur tetap terpenuhi.
"Pembayaran gaji ASN di Kabupaten Banjar adalah prioritas utama kita dalam pengelolaan APBD,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, seluruh penganggaran telah direncanakan secara matang serta berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami juga memastikan hak-hak pegawai tetap terpenuhi," kata Yudi.
Menurut dia, Pemkab Banjar telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
"Kami juga terus melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan lebih tepat sasaran,” lugas Yudi.
Selanjutnya, Pemkab Banjar tambah Yudi, melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusa.
Selain melakukan efisiensi, Pemkab Banjar juga terus memperkuat ketahanan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berbagai inovasi dan upaya optimalisasi potensi daerah terus dilakukan untuk menjaga kemampuan keuangan daerah.
Tak hanya itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga terus diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil tetap mendukung stabilitas fiskal daerah dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami terus menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada stabilitas fiskal daerah dan keberlanjutan pelayanan publik," ucapnya.
Yudi kembali mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi di Kabupaten Banjar.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah kita,"ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas isu nasional yang mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, sekitar 490 pemerintah daerah diperkirakan mengalami tekanan fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah.
Pemerintah pusat bersama Kementerian Dalam Negeri, saat ini tengah melakukan rekonsiliasi data untuk menghitung kebutuhan masing-masing daerah, dan menyiapkan skema tambahan anggaran (top-up) bagi daerah yang memenuhi kriteria.
Kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bantuan dari pemerintah pusat merupakan langkah terakhir.
Sebelum menerima dukungan anggaran, pemerintah daerah diminta lebih dulu melakukan efisiensi belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tersedia.
Tito juga menegaskan pemerintah daerah tidak diperkenankan menunda pembayaran gaji maupun merumahkan pegawai karena alasan keterbatasan anggaran.(yan/fsl)