 |
| PENGUATAN: DPRD Kabupaten Banjar dorong upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Foto Istimewa |
BANUATODAY.COM, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dorongan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (1/9/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Rahmat Saleh, mengatakan penguatan PAD menjadi semakin penting seiring adanya proyeksi penurunan dana transfer pemerintah pusat pada 2027.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp1,43 triliun. Angka tersebut turun dari target sebelumnya yang mencapai Rp1,91 triliun.
“Untuk itu kami meminta pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah berbasis data objek pajak,” ujar Rahmat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pajak dan retribusi dengan dukungan data yang lebih akurat. Sistem pemungutan juga dinilai perlu dibuat semakin mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
Selain sektor pajak dan retribusi, Fraksi Gerindra meminta aset milik daerah dapat dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan tambahan sumber pendapatan bagi daerah.
Meski demikian, peningkatan PAD diminta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak menerapkan kebijakan peningkatan pendapatan yang justru menambah beban masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemkab Banjar agar melakukan pengelolaan belanja secara lebih cermat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Penghematan, kata Rahmat, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Fraksi Gerindra meminta Pemda bijak dalam menggunakan anggaran, terutama diarahkan pada program pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Dalam pandangan fraksinya, Gerindra mencatat total pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,82 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD diperkirakan berada di kisaran Rp357 miliar, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai lebih dari Rp33,2 miliar.
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit APBD 2026 juga menjadi perhatian. Fraksi Gerindra meminta pemanfaatannya dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penggunaan SiLPA harus transparan, akuntabel, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Rahmat.
Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banjar menyoroti besarnya proyeksi belanja daerah dalam APBD 2027.
Juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Shodiq Wa’die, mengatakan besarnya anggaran belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan apabila tidak diikuti pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran.
Belanja daerah Kabupaten Banjar pada 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2,27 triliun.
Menurut Shodiq, setiap belanja pemerintah harus memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas agar manfaatnya dapat diukur.
“Besarnya anggaran daerah otomatis tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan APBD harus bisa dibuktikan dengan kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan program yang terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sorotan kedua fraksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan APBD Kabupaten Banjar 2027, terutama terkait penguatan pendapatan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. (naz/fsl)