SOROTI : Anggota DPRD Banjarbaru Siska Monalisa soroti persoalan bangunan los basah Pasar Bauntung Banjarbaru/foto:yuandaBANUATODAY.COM,BANJARBARU - Pembongkaran keramik pada los basah Pasar Bauntung Banjarbaru menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab yaitu soal biaya pembongkaran dan penggantian material itu ditanggung siapa. Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa, menilai pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dulu sebelum bicara perbaikan.
"Ramai orang bicara hasil akhirnya, keramiknya licin dan mudah rusak. Sebagai pengawas, saya tidak berhenti di situ," ujar Siska.
Menurutnya, karakter los basah sudah jelas sejak awal sebagai area yang terus bersentuhan dengan air. Karena itu spesifikasi lantai semestinya ditetapkan di tahap perencanaan, bukan dievaluasi setelah bangunan berdiri.
“Spesifikasi teknis bangunan lantai itu tentunya harus sesuai untuk pada jangka waktu panjang. Bukan sebentar-rusak- diperbaiki- lalu kembali rusak,” katanya.
Siska menyebut ada tiga hal yang ia minta dibuka: kapan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis proyek ini disusun, pada tahun anggaran berapa keputusan materialnya diambil, serta siapa yang menanggung biaya pembongkaran — pihak pelaksana atau APBD.
"Saya tidak sedang menilai orang. Saya menilai dokumen," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila spesifikasi lantai memang keliru sejak awal, evaluasi tidak boleh berhenti pada pelaksana pekerjaan. Proses yang meloloskan spesifikasi itu hingga sampai ke tahap kontrak juga harus diperiksa.
Selain material, Siska menyoroti sistem aliran air pada los basah di Pasar Bauntung Banjarbaru.
Menurutnya, sejak perencanaan harus sudah diperhitungkan ke mana air dari pedagang di los basah Pasar Bauntung Banjarbary dialirkan agar tidak menimbulkan genangan yang justru menambah persoalan baru.
Ia menegaskan prinsip yang ia pegang dalam pengawasan pekerjaan fisik: uang daerah tidak boleh keluar dua kali untuk satu pekerjaan yang sama.
"Jangan sudah dibangun, ketahuan licin, lalu dibongkar lagi. Itu beban anggaran yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal," katanya.
Siska menyatakan akan meminta dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak, serta laporan konsultan pengawas proyek tersebut melalui mekanisme resmi di Komisi III.
Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah persoalan keramik merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan atau justru sudah muncul sejak tahap perencanaan. (Yan/fsl)