DORONG:FJPI Kalsel Dorong Sinergi Pers dan DPRD Perkuat Suara Perempuan/foto:nazaBANUATODAY.COM,BANJARMASIN — Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan mendorong penguatan komunikasi dan sinergi dengan DPRD Kalsel untuk memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus mengawal berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua FJPI Kalsel, Hj. Sunarti, dalam kegiatan ramah-tamah dan dialog bersama Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD), Gatriwara DPRD Kalsel dan jurnalis perempuan, Rabu (30/9).
Sunarti mengatakan, pertemuan tersebut bukan sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi momentum membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jurnalis perempuan dan lembaga publik, khususnya DPRD Kalsel.
“Bagi kami, acara seperti ini penting. Bukan cuma untuk memperkenalkan FJPI, tapi juga untuk membangun komunikasi dengan lembaga publik, termasuk DPRD Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, FJPI merupakan wadah bagi jurnalis perempuan untuk saling menguatkan, meningkatkan kapasitas serta menjaga profesionalisme jurnalistik. FJPI Kalsel juga memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan perempuan, anak dan masyarakat.
Sunarti menegaskan, perempuan tidak semestinya hanya menjadi objek pemberitaan. Perempuan juga berperan sebagai pelaku, penggerak, pengambil keputusan dan bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemberitaan mengenai perempuan dan persoalan sosial harus dilakukan secara peka, berimbang dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Kami ingin mendorong jurnalisme yang berperspektif perempuan, ramah anak, menghargai keberagaman dan berpihak kepada publik tanpa kehilangan independensi,” katanya.
Sunarti menilai, akses informasi yang baik merupakan kebutuhan penting bagi jurnalis dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, lembaga publik juga membutuhkan media untuk menyampaikan kebijakan dan program kepada masyarakat.
“Di situlah dialog seperti ini menjadi penting,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Jurnalis perempuan, menurutnya, perlu mendapatkan ruang yang luas untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pandangan dan memahami berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Banua.
Lebih lanjut, Sunarti menegaskan pers dan DPRD memiliki fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sedangkan pers menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Beda peran bukan berarti berjauhan. Kalau komunikasinya sehat dan saling menghormati, justru bisa menjadi kekuatan,” tuturnya.
Ia berharap kolaborasi dan komunikasi tersebut dapat terus dikembangkan, terutama dalam mengangkat isu perempuan, keluarga, anak, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan daerah.
“Semoga pertemuan ini bukan berhenti di hari ini, tetapi menjadi awal komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan,” pungkas Sunarti.(Naz/fsl)