Trending

Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu, Rifqinizamy Jadi Ketua

PANITIA: Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda jadi ketua Panita Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu/Foto Instagram bang.rifqi.mrk


BANUATODAY.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ditetapkan sebagai ketua Panja tersebut.

Pembentukan Panja disahkan melalui rapat internal Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Langkah tersebut menjadi tahapan formal dimulainya proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di DPR.

Rifqinizamy mengatakan, setelah Panja terbentuk, pembahasan penyusunan revisi UU Pemilu akan dilakukan melalui mekanisme kerja Panja di Komisi II.

“Kami tadi telah menggelar rapat internal di Komisi II DPR RI yang hari ini secara formil telah mengesahkan Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu,” ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, pembentukan Panja membuat proses revisi UU Pemilu kini berjalan secara formal sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Mulai hari ini, sebagaimana ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses revisi Undang-Undang Pemilu berjalan secara formil di DPR RI melalui Panja yang dibentuk di Komisi II DPR RI,” katanya.

Komisi II selanjutnya akan menyusun jadwal kerja Panja. Penyusunan agenda tersebut dijadwalkan dilakukan pada Senin (5/10/2026) dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pembentukan Panja menjadi salah satu tahapan awal dalam proses revisi regulasi kepemiluan. RUU perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Sebelumnya, Rifqinizamy menyebut Komisi II mendapat tugas untuk menyusun naskah akademik dan draf rancangan revisi UU Pemilu. Pembahasannya akan berjalan bersamaan dengan sejumlah RUU lain yang menjadi tugas Komisi II. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama