KEBAKARAN : Situasi kebakaran lahan di Desa Galam Rabah, Kecamatan Cintapuri Darussalam, yang mendekati bangunan salah satu Taman Kanak-kanak (TK) pada 29 Agustus 2026./foto:groupemergensi BANUATODAY.COM,MARTAPURA -Pemerintah Kabupaten Banjar diminta mempunyai roadmap terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) , hal ini ditekankan Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin,baru-baru tadi.
Ia menekankan, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah bersama stakeholder di lapangan sejauh ini patut diapresiasi. penanganan dilakukan secara masif dan terkoordinasi untuk mengendalikan titik api yang masih bermunculan.Namun, keberhasilan memadamkan api tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
“Penanganan itu harus benar-benar berorientasi kepada jangka panjang. Artinya, tidak hanya on the spot ketika terjadi kebakaran, tetapi pemerintah daerah juga harus memiliki roadmap penanganan, pencegahan dan mitigasinya,” tegasnya.
Dorongan itu, menurut Amiruddin, jadi fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama lintas sektor dan dinas terkait. Di sana membahas evaluasi penanganan karhutla sekaligus kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
Dalam evaluasi tersebut, DPRD juga menyoroti kapasitas BPBD Kabupaten Banjar yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
Amiruddin menyebut jumlah personel serta sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam penanganan karhutla di lapangan.
“Secara prinsip kendalanya adalah sarana dan prasarana, kemudian personel mereka masih sangat minim,” ungkapnya.
Kondisi itu membuat keberadaan relawan pemadam kebakaran dan damkar swasta menjadi sangat penting. Mereka selama ini membantu pemerintah dalam pengerahan personel maupun armada ketika terjadi kebakaran.
Amiruddin menyebut damkar swasta yang berada di bawah koordinasi Buser 690, dan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar, sebagai salah satu kekuatan pendukung penanganan karhutla.
“Kalau seandainya tidak ada damkar swasta dan swadaya masyarakat, kita akan cukup tertatih-tatih dalam melakukan penanganan karhutla,” katanya.
Meski demikian, DPRD menilai ketergantungan terhadap kekuatan relawan dan damkar swasta tidak boleh menggantikan kebutuhan penguatan kapasitas pemerintah.
Relawan dan damkar swasta harus ditempatkan sebagai kekuatan pendukung. Sementara pemerintah tetap perlu memperkuat personel, armada, sarana dan sistem penanganan sendiri.
Dalam skema penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Banjar tetap menjadi leading sector dan memegang komando posko.
Sementara damkar swasta dan unsur relawan berfungsi sebagai support system. Keduanya membantu pengerahan personel dan armada sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau karhutla secara khusus, poskonya dikomandoi BPBD. Tetapi support system-nya adalah damkar-damkar ini, termasuk damkar swasta yang berada di bawah Buser 690,” jelas Amiruddin
Karena itu, koordinasi lintas sektor juga dinilai perlu terus diperkuat. Setiap unsur yang terlibat harus bergerak dalam satu komando agar respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Menurut Amiruddin, evaluasi penanganan karhutla tidak seharusnya berhenti pada pembahasan jumlah titik api atau seberapa cepat kebakaran dipadamkan.
“Hasil evaluasi kemarin perlu menjadi dasar penyusunan pola pencegahan dan mitigasi untuk tahun berikutnya,” lugashya
Sebab, jelas Amiruddin, jika sudah punya roadmap yang lebih terukur, pemerintah diharapkan dapat memetakan wilayah rawan, memperkuat kesiapsiagaan, serta menentukan kebutuhan personel dan sarana-prasarana sebelum kondisi memasuki situasi darurat.
Dengan begitu, penanganan karhutla Kabupaten Banjar tidak hanya berpacu dengan api setelah kebakaran terjadi, tetapi mulai menekan potensi kebakaran sejak tahap pencegahan.
“Evaluasi ini jangan hanya berhenti pada bagaimana api dipadamkan. Ke depan harus ada pola yang terukur dan berkelanjutan, sehingga pemerintah bisa mencegah dan mengantisipasi karhutla sebelum kejadian,” tandas Amiruddin.(Yan/fsl)