PERKUAT: Presiden Prabowo saat mengikuti kegiatan KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi/Foto BPMI Setpres/Muchlis Jr
BANUATODAY.COM, NEW DELHI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian negara dalam menghadapi berbagai tantangan global, Sabtu (12/9/2026).
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti sesi terbatas bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Sesi tersebut secara khusus diikuti para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang lebih inklusif serta upaya memperkokoh kerja sama multilateral. KTT BRICS ke-18 sendiri berlangsung pada 12–13 September 2026 di bawah keketuaan India.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai tuan rumah sekaligus Ketua BRICS 2026. Ia juga memberikan penghargaan atas kepemimpinan Modi dalam menjalankan keketuaan BRICS.
“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS. Ia menyampaikan terima kasih kepada negara-negara pendiri yang telah menerima Indonesia sebagai bagian dari organisasi tersebut.
Menurut Prabowo, bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Prabowo kemudian menekankan bahwa kekuatan suatu negara harus dibangun dari fondasi dalam negeri. Ketahanan tersebut, menurutnya, berkaitan erat dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan dan energi hingga pendidikan serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita,” tutur Prabowo.
Ia menilai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun negara yang tangguh dan mandiri. Karena itu, penguatan fondasi nasional menjadi salah satu kunci agar negara memiliki ruang untuk menentukan kebijakan secara mandiri.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dalam menentukan arah kebijakan. Indonesia, kata dia, tidak ingin berada dalam posisi yang mudah didikte oleh kekuatan tertentu.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri,” tegasnya.
Presiden kemudian menyoroti sektor energi sebagai salah satu bidang strategis yang dapat diperkuat melalui kerja sama antarnegara BRICS. Menurutnya, konektivitas sistem energi dan penguatan keamanan energi dapat membantu negara-negara anggota menghadapi tantangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” kata Prabowo.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menyebut kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS ke-18 menjadi bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral. Keikutsertaan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif serta memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
Dalam KTT BRICS 2026, para pemimpin negara anggota dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk kerja sama di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, perdagangan, serta penguatan tata kelola global.
Melalui forum BRICS, Indonesia mendorong kerja sama yang dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian negara-negara anggota sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran Indonesia dalam KTT ke-18 BRICS juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memainkan peran aktif dalam membangun kerja sama internasional yang inklusif, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan negara-negara berkembang. (naz/fsl)