 |
| DESAK: Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan/Foto Oji/Karisma |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut telah berlangsung hampir empat bulan. Ia meminta keselamatan warga terdampak menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Daniel menilai penanganan karhutla perlu dilakukan lebih cepat agar masyarakat tidak terus-menerus terpapar asap. Ia menyampaikan desakan tersebut dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus segera ditangani. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan warga memperoleh masker, akses oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai.
Ia juga mengusulkan pembentukan tempat perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan warga yang mengalami gangguan pernapasan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari paparan asap selama kondisi karhutla belum tertangani.
“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.
Selain menyoroti penanganan darurat, Daniel menyambut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap lembaga tersebut segera menjalankan langkah konkret untuk memulihkan ekosistem gambut dan mencegah kebakaran berulang.
Daniel mengemukakan tiga hal yang perlu menjadi perhatian BPGMN, yakni memperbaiki kanal gambut yang rusak, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan, serta melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian kawasan gambut.
Ia menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sedangkan hampir 60 persen lahan gambut juga dilaporkan dalam kondisi rusak. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan dan program pemulihan yang terukur.
Daniel juga menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara perlu direspons melalui tanggung jawab bersama. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai peran serta ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I tersebut. (naz/fsl)