 |
| DEMONSTRASI: Mahasiswa padati Bundaran HI dan bawa lima tuntutan/Foto Instagram jktdulu |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan krisis lingkungan hingga perlindungan hak asasi manusia.
Aksi ini melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa lintas perguruan tinggi dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR). Gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi pada 20 Oktober 2026 yang menyoroti evaluasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lima tuntutan utama yang disampaikan massa mencakup penanganan bencana ekologis dan pembenahan tata kelola lahan, pengelolaan anggaran negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pemulihan kebebasan sipil dan penegakan HAM.
Dalam isu lingkungan, demonstran mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang terbukti melanggar hukum, serta mempercepat pemulihan ekosistem terdampak.
Pada sektor ekonomi, massa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka juga mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai berlebihan untuk program-program pemerintah yang dianggap belum menjawab kebutuhan mendasar rakyat.
Di bidang pendidikan dan kesejahteraan, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan lapangan kerja yang layak. Sementara itu, dalam aspek hukum dan demokrasi, mereka mendesak pemberantasan KKN, penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, perlindungan kebebasan berekspresi, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Aksi pada Hari Sumpah Pemuda tersebut juga menjadi perhatian aparat keamanan. Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah kawasan, termasuk Bundaran HI, Gedung DPR/MPR RI, Monas, dan Tugu Tani.
Kepolisian mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi untuk memperhatikan kondisi lalu lintas dan mengikuti arahan petugas apabila terjadi pengalihan arus kendaraan.
Sementara itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden menyatakan terbuka untuk menampung aspirasi perwakilan mahasiswa dan peserta aksi. Pemerintah juga mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga ketertiban serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi latar penting bagi aksi tersebut. Para demonstran menggunakan kesempatan itu untuk menyuarakan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional sekaligus mendesak pemerintah menindaklanjuti persoalan yang mereka nilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. (naz/fsl)