BANUATODAY.COM,BANJARBARU - Dalam rangka menyelaraskan rencana program kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2027, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini bertujuan membahas rencana program dan kegiatan kehutanan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi || DPRD Kalsel tersebut dipimpin Ketua Komisi II, M. Yani Helmi, dan dihadiri jajaran Dinas Kehutanan Kalsel, termasuk Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lingkup Dishut Kalsel.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, S.Hut., M.P., menjelaskan bahwa program kerja tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta perlindungan kawasan hutan. Upaya tersebut juga mencakup pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Hutan Lindung Liang Anggang. "Pencegahan dan penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program kerja kehutanan. Upaya dilakukan melalui patroli, pemantauan kesiapsiagaan, pemeliharaan sekat kanal, serta pemadaman dan pembasahan secara intensif pada kanal dan batas luar kawasan Hutan Lindung Liang Anggang untuk mencegah kebakaran meluas," Pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi, menyampaikan dukungan terhadap rencana program kerja yang dipaparkan. Beliau berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar program pembangunan sektor kehutanan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan program perangkat daerah dengan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, sehingga pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan di Kalimantan Selatan.(Yan/arf)

