 |
| PERCEPAT: Gubernur Kalsel, H. Muhidin dorong percepatan proyek strategis daerah/Foto Pemprov Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah, mulai dari pembangunan Jalan Lintas Tengah, pengembangan kawasan Stadion Internasional, hingga rencana pembangunan rumah sakit.
Arahan tersebut disampaikan H. Muhidin saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin dan para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah percepatan pembangunan Jalan Lintas Tengah. Muhidin meminta proses koordinasi dan penyelesaian persoalan lahan segera dilakukan, termasuk dengan PTPN dan pihak-pihak terkait.
Menurutnya, kepastian mengenai status dan nilai lahan diperlukan agar pemerintah dapat segera menyiapkan penganggaran serta tahapan pembangunan.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar Muhidin.
Ia juga meminta proses penilaian atau appraisal lahan dilakukan secara cermat dan transparan sehingga hasilnya dapat menjadi dasar yang kuat dalam tahapan pembebasan lahan.
Untuk pengembangan kawasan Stadion Internasional, Muhidin meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti. Pemerintah juga diminta mulai mempersiapkan kebutuhan lahan pendukung serta kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Menurutnya, persiapan tidak boleh dilakukan ketika tahun pelaksanaan sudah dimulai. Pemprov Kalsel perlu berkoordinasi sejak dini dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kementerian terkait.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan paparan jajaran terkait, terdapat TKD yang ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Angka tersebut masih memerlukan penyesuaian berdasarkan data administrasi dan realisasi resmi dari masing-masing komponen transfer.
Muhidin juga meminta rencana pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh. Persiapan tidak hanya mencakup pembangunan gedung, tetapi juga kebutuhan fasilitas serta kesiapan pelayanan.
Selain pembangunan fisik, rapat membahas evaluasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH) pada Jumat.
Muhidin menyatakan kebijakan WFH akan dihentikan dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang. Menurutnya, penerapan WFH belum menunjukkan efisiensi yang signifikan karena sejumlah kebutuhan operasional tetap berjalan.
Meski demikian, ia membuka kemungkinan pengaturan jam kerja dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi kabut asap, dengan tetap memperhatikan keselamatan ASN dan keberlangsungan pelayanan publik.
Untuk hari kerja normal, Muhidin meminta agar pada pukul 08.00 WITA sudah terdapat pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara sebagian ASN lainnya dapat mengikuti toleransi waktu masuk hingga pukul 09.00 WITA.
“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti melaporkan realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp6,1 triliun atau 61,95 persen. Sementara realisasi fisik tercatat 72,91 persen dan masih berpotensi bertambah setelah seluruh data September dihimpun.
Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari total pagu belanja Rp9,97 triliun.
Untuk pendapatan daerah, realisasinya telah mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun. Sementara realisasi pembiayaan tercatat sebesar 111,06 persen.
Dari sektor pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun. Pajak daerah terealisasi 92,03 persen, dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu penyumbang utama dan telah mencapai 106,19 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer tercatat 69,50 persen dan retribusi daerah sebesar 65,95 persen. Kedua komponen tersebut masih menjadi perhatian untuk terus dioptimalkan hingga akhir tahun.
Asisten I Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra turut memaparkan perkembangan pembangunan Jalan Lintas Tengah, khususnya proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.
Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026, sedangkan pembayaran pembebasan lahan direncanakan mulai Juni 2027. Pemerintah masih perlu mengantisipasi sejumlah persoalan, termasuk potensi tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang membutuhkan proses persetujuan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Yasin Toyib menyampaikan perkembangan sejumlah proyek infrastruktur, di antaranya Stadion Internasional, Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, serta pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru.
Untuk Stadion Internasional, proses lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp150 miliar ditargetkan mulai tayang pada Jumat atau Senin. Adapun pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dengan anggaran sekitar Rp65 miliar.
Pemprov Kalsel berharap percepatan persiapan tersebut dapat mendukung pelaksanaan berbagai proyek strategis daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. (naz/fsl)