 |
| PENGENDALIAN: Kementerian Kehutanan perkuat upaya penanaganan karhutla/Foto kehutanan.go.id |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama setelah mencatat lonjakan hotspot yang cukup besar dalam pemantauan terbaru.
Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (10/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdeteksi 793 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Angka tersebut bertambah 356 titik dibandingkan pemantauan Jumat (9/10/2026), yang mencatat 437 titik.
Peningkatan juga terlihat di enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla. Kalimantan Tengah mencatat 288 titik panas, naik dari 122 titik pada hari sebelumnya. Sementara itu, Kalimantan Barat meningkat dari 13 menjadi 44 titik, sedangkan Kalimantan Selatan bertambah dari 13 menjadi 28 titik.
Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 107 menjadi 60 titik. Jambi juga turun dari 15 menjadi satu titik, sementara Riau tetap tidak mencatat hotspot.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas tersebut mencatat 421 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat dari 270 titik sehari sebelumnya. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak di antara keenam provinsi tersebut.
Menghadapi perkembangan itu, Kementerian Kehutanan terus meningkatkan pemantauan, patroli, pemeriksaan lapangan atau groundcheck, serta operasi penanganan kebakaran. Kewaspadaan tetap diperlukan karena perubahan cuaca dan kondisi lahan kering dapat memengaruhi risiko terjadinya kebakaran.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit, bukan angka pasti kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Satu peristiwa kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik deteksi. Oleh sebab itu, temuan satelit perlu diperiksa langsung untuk memastikan kondisi di lapangan dan menentukan langkah penanganan.
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.
Untuk mendukung penanganan, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara. Jumlah tersebut terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk pemadaman melalui water bombing.
Upaya dari udara dilaksanakan bersamaan dengan operasi darat, seperti patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, pembuatan sekat untuk menghambat penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan area terdampak.
Kawasan gambut menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Karena itu, pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga lokasi dipastikan aman.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah turut memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Berdasarkan pemantauan yang disampaikan Kementerian Kehutanan, sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, terdapat kantong wilayah di Kalimantan yang masuk kategori berbahaya.
Kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi terbaru dan arahan pemerintah daerah.
Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.
Kementerian Kehutanan juga melanjutkan upaya penyelamatan dan penanganan satwa liar yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat di Kalimantan.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman diimbau tidak melakukan evakuasi sendiri. Warga diminta menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, serta melaporkan lokasi dan kondisi satwa kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas kehutanan terdekat.
Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Dinamika hotspot menunjukkan bahwa kondisi karhutla dapat berubah dari hari ke hari. Penurunan di suatu daerah tidak selalu diikuti penurunan di wilayah lain. Karena itu, deteksi dini, verifikasi lapangan, patroli, kesiapsiagaan petugas, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas. (naz/fsl)