 |
| KEBUTUHAN: Komisi III DPRD Kalsel minta Dinas ESDM Kalsel prioritaskan program kebutuhan masyarakat pada APBD 2027/Foto Humas DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel mengarahkan program dalam APBD 2027 pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama Dinas ESDM Kalsel yang membahas rencana program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027, pada Kamis lalu (1/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan kebutuhan dasar seperti akses listrik dan air harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pemerintah daerah. Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih.
“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.
Ia juga meminta Dinas ESDM memperbarui data serta menyampaikan perkembangan program yang telah berjalan, termasuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, informasi mengenai realisasi program diperlukan agar DPRD dapat melakukan pemantauan sekaligus memastikan bantuan berikutnya diberikan secara tepat sasaran.
Mustaqimah mengatakan hasil pembahasan bersama Dinas ESDM akan kembali dibawa dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel. Penyesuaian alokasi anggaran dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan yang dinilai masih memungkinkan untuk dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter secara mandiri.
Menurut Mustaqimah, kepemilikan kWh meter sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan biaya listrik, tetapi juga menyangkut aspek keamanan. Sambungan yang masih bergantung pada sambungan lain dinilai dapat menimbulkan persoalan biaya maupun risiko ketika terjadi gangguan kelistrikan atau kebakaran.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, H. Endarto, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pasang baru listrik dilakukan berdasarkan data penerima yang jelas dan terverifikasi.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.
Endarto menambahkan, Dinas ESDM Kalsel akan terus berupaya menindaklanjuti masukan Komisi III, terutama terkait program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (naz/fsl)