 |
| ENERGI: Pasokan energi diupayakan lebih terjamin dalam negeri/Foto Kementerian ESDM |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (LPG) dari luar negeri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Kebijakan ini mengalihkan skema pengadaan yang sebelumnya mengandalkan tender antarbadan usaha menjadi kerja sama langsung antara pemerintah dengan pemerintah (government-to-government/G2G) serta pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa regulasi yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah baru dalam sistem pengadaan energi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Bahlil, perubahan mekanisme ini dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses tender yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang. Dalam beberapa kasus, Pertamina bahkan kehilangan kesempatan memperoleh pasokan meskipun telah memenangkan tender dengan harga yang lebih rendah.
“Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil,” ujar Bahlil.
Melalui skema baru tersebut, pemerintah akan melakukan negosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan nantinya dijalankan oleh badan layanan umum (BLU) yang mendapat penugasan pemerintah, sedangkan Pertamina akan membeli pasokan dari lembaga tersebut.
Bahlil menjelaskan, mekanisme ini diharapkan membuat proses pengadaan lebih terkendali dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam menentukan negara sumber pasokan energi.
Meski demikian, Pertamina tetap dapat melakukan impor secara langsung dalam kondisi tertentu, seperti ketika cadangan nasional berada pada tingkat yang sangat rendah atau terjadi gangguan geopolitik di negara pemasok. Pelaksanaannya tetap harus dikoordinasikan dengan BLU yang ditunjuk pemerintah.
Perubahan kebijakan ini dinilai penting mengingat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi. Minyak mentah masih didatangkan dari luar negeri, sementara sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional disebut masih dipenuhi melalui impor dari Amerika Serikat.
Di sisi lain, Indonesia tidak lagi mengimpor solar, tetapi masih mendatangkan bensin RON 90 atau Pertalite serta sebagian kebutuhan bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 dari luar negeri.
Bahlil menyatakan, kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah dan Pertamina untuk menjajaki kerja sama dengan berbagai negara demi menjaga kesinambungan pasokan energi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah merencanakan kunjungan ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk menjajaki kepastian pasokan serta mengupayakan kontrak pembelian energi dalam jangka panjang.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi Indonesia. Pemerintah berharap mekanisme pengadaan yang baru dapat memperkuat kepastian pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG bagi masyarakat maupun sektor industri. (naz/fsl)