 |
| PERLINDUNGAN: Ketua DPR RI, Puan Maharani/Foto sari/mrs |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut disampaikan menyusul gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat berjuang memadamkan kebakaran di berbagai daerah.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10/2026), Puan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para petugas dan relawan yang telah berjuang menyelamatkan masyarakat dari ancaman kebakaran.
Ia menilai pengabdian mereka perlu diimbangi dengan jaminan keselamatan, perlindungan kesehatan, serta dukungan yang memadai selama menjalankan tugas di lapangan.
Puan menyebutkan, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangannya, sedikitnya sembilan petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia. Mereka terdiri dari tiga orang di Kalimantan Tengah, lima petugas atau relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, serta seorang korban terbaru di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bernama Nurdin.
Selain itu, seorang warga lanjut usia yang turut membantu memadamkan api untuk mencegah kebakaran menjalar ke permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur, juga dilaporkan meninggal dunia.
Menurut Puan, rangkaian peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla sekaligus meningkatkan perlindungan bagi seluruh pihak yang menghadapi risiko kebakaran dan dampak kabut asap.
Ia menekankan perlunya peninjauan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemadaman, terutama yang berkaitan dengan keselamatan petugas dan relawan.
Puan juga mengingatkan bahwa para petugas dan relawan memiliki keluarga yang menanti kepulangan mereka. Karena itu, perlindungan selama bertugas harus menjadi bagian penting dalam kebijakan penanganan bencana.
Selain menyampaikan penghargaan kepada para petugas, Puan menyoroti peran perempuan dalam upaya penanggulangan karhutla. Menurutnya, keterlibatan perempuan, termasuk kelompok ibu-ibu yang menjadi relawan, perlu didukung melalui fasilitas, akses pelayanan, tempat beristirahat, serta perlindungan yang memadai.
Ia mencontohkan kelompok relawan The Power of Mama di Kalimantan yang turut melakukan patroli, mencatat titik api, dan membantu pemadaman kebakaran di lingkungan mereka. Perempuan juga terlibat dalam kegiatan BPBD, pemadaman karhutla, hingga penyediaan makanan dan logistik bagi petugas di lapangan.
Puan menilai pengalaman dan kebutuhan para relawan perempuan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penanganan bencana agar pengabdian mereka dapat berlangsung dengan aman.
Perhatian pemerintah, lanjutnya, juga harus diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan petugas dan relawan yang meninggal dunia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup pendampingan berkelanjutan, pemenuhan hak keluarga, keberlangsungan pengasuhan, serta pendidikan anak-anak korban.
Di sisi lain, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap. Warga yang mengalami gangguan kesehatan, kehilangan pendapatan, atau terpaksa mengurangi aktivitas ekonomi dinilai membutuhkan bantuan yang tepat waktu.
Ia juga mendorong agar daerah dengan keterbatasan kemampuan penanganan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat sehingga pelayanan kesehatan dan bantuan bagi masyarakat tetap berjalan.
DPR RI, kata Puan, melalui komisi terkait akan mengawal tindak lanjut pemerintah dalam memastikan perlindungan terhadap petugas, relawan, keluarga korban, serta masyarakat terdampak berlangsung hingga tahap pemulihan pascabencana.
Puan berharap upaya penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan keselamatan orang-orang yang bertugas serta memberikan dukungan layak kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun sumber penghidupan akibat bencana tersebut. (naz/fsl)