 |
| PENANGANAN: Ketua DPR RI, Puan Maharani/Foto Jaka/jk |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menegaskan keselamatan warga terdampak harus menjadi prioritas, disertai pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang mengungsi.
Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang terjadi pada 10 Oktober 2026 tersebut. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026), ia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam mengevakuasi warga dan memastikan masyarakat di lokasi terdampak mendapatkan pertolongan.
Banjir bandang yang dipicu hujan deras itu dilaporkan melanda sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah. Proses penyelamatan dilakukan menggunakan perahu karet dan tali di tengah derasnya arus.
Puan mengapresiasi petugas serta relawan yang terlibat dalam upaya penyelamatan warga. Menurutnya, kecepatan pertolongan dan kepastian tempat berlindung menjadi hal penting bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat.
Selain evakuasi, ia meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi terpenuhi. Fasilitas kesehatan, selimut, pakaian, serta tempat pengungsian yang layak perlu disediakan untuk mendukung kondisi warga selama belum memungkinkan kembali ke rumah masing-masing.
Puan juga menekankan agar fasilitas pengungsian memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas atau warga berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan.
Berdasarkan pendataan sementara yang disampaikan dalam keterangan tersebut, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi, sedangkan pendataan dan pemutakhiran jumlah warga terdampak masih berlangsung.
Dari sisi kerusakan, satu unit rumah dilaporkan mengalami rusak berat dan empat unit lainnya rusak sedang. Sekitar 120 rumah juga terdampak banjir. Selain itu, akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat perjalanan menuju kawasan terdampak.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan mendorong pemerintah memberikan kejelasan mengenai bantuan perbaikan rumah yang rusak serta dukungan pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya akibat bencana.
Ia menilai, penanganan tidak boleh berhenti setelah tahap evakuasi selesai. Pemerintah perlu memastikan warga memperoleh perlindungan selama mengungsi sekaligus menyiapkan langkah pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara aman.
Puan juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko kejadian serupa di kemudian hari. Salah satu upaya yang disorotnya adalah perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak.
Di sisi lain, ia menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program penanggulangan pascabencana di Padang. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, DPR, petugas penyelamat, relawan, dan masyarakat diperlukan agar penanganan berjalan berkelanjutan.
Puan turut menekankan perlunya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan. Ketersediaan perlengkapan yang sesuai dinilai penting untuk menunjang proses penyelamatan sekaligus menjaga keselamatan petugas dan warga. (naz/fsl)