PENGANGGURAN: Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanief saat memberikan keterangan soal pengangguran/foto:bpsBANUATODAY.COM, BANJARBARU – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banua tercatat mengalami penurunan.
Kendati demikian, sejumlah persoalan pelik terkait kualitas tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanief memaparkan, jumlah pencari kerja atau pengangguran terbuka menunjukkan tren yang melandai.
Pada Agustus 2025, tercatat ada 93,4 ribu pencari kerja. Angka tersebut menyusut menjadi 91,4 ribu orang pada Agustus 2026.
"Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebanyak 2.000 orang atau setara dengan 4,04 persen," jelas Mukhanief saat konferensi pers di kantor BPS Kalsel, Kamis (5/11/2026).
Mukhanief menyebut indikator TPT yang semakin rendah menandakan kinerja ketenagakerjaan di Kalsel bergerak ke arah positif.
Namun, ia tidak menampik realitas di lapangan di mana fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus terjadi.
Menjelaskan fenomena turunnya angka pengangguran di tengah maraknya PHK, Mukhanief menerangkan hal itu tidak lepas dari konsep pendataan BPS dan standar internasional.
Seseorang dikategorikan "bekerja" apabila selama seminggu berturut-turut melakukan kegiatan ekonomi minimal 1 jam.
"Oleh karena itu, pekerja yang terkena PHK lalu beralih profesi menjadi penjual nasi kuning atau pelaku usaha online tetap tercatat sebagai bekerja," terangnya.
Di balik penurunan TPT, BPS Kalsel memberikan beberapa catatan kritis yang menjadi tantangan besar. Salah satunya adalah melonjaknya angka setengah pengangguran dari 7 persen menjadi 10 persen.
Selain itu, setengah dari total penduduk bekerja di Kalsel masih berpendidikan rendah (lulusan SD, SMP, atau tidak sekolah), sehingga mayoritas terserap di sektor informal dengan pendapatan yang tergolong kecil. Terjadi pula pergeseran tenaga kerja berpendidikan tinggi dari sektor formal seperti tambang dan industri ke sektor informal.
Persoalan lain yang disoroti yakni munculnya kelompok penduduk usia produktif yang masuk kategori bukan angkatan kerja akibat tidak memiliki kegiatan harian maupun tidak aktif melamar pekerjaan (idle activity).
Mukhanief menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pekerja menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan tak sekadar puas dengan penurunan angka TPT, tetapi juga fokus meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja formal di Kalsel.(Yan/fsl)
