![]() |
| REGULASI: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat memberikan laporan pada Rapat Paripurna/Foto Munchen/jk |
BANUATODAY.COM, JAKARTA - DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menitikberatkan pada penguatan pemulihan aset hasil tindak pidana untuk kepentingan negara dan masyarakat.Habiburokhman menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.
Dalam laporan tersebut, ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang dengan memperhatikan efektivitas, proporsionalitas, keadilan, serta prinsip prosedural dan legalitas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Proses pembahasan RUU ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan secara terbuka melalui berbagai tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Masyarakat dapat mengikuti proses tersebut melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, maupun laman resmi dpr.go.id.
Dari sisi substansi, pembahasan telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, rancangan yang semula memuat 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan pengaturannya.
Dalam pemaparannya, Habiburokhman menjelaskan empat pilar utama yang menjadi landasan RUU tersebut.
Pertama, penguatan asas dan ruang lingkup dengan tetap menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, penerapan prosedur yang presisi melalui mekanisme *non-conviction based* atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini disertai pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, penguatan tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang mengatur pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
RUU tersebut juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Beberapa di antaranya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dirancang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini juga mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang menyediakan jejak audit permanen.
Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap regulasi ini nantinya dapat memperkuat upaya pemulihan keuangan negara dan kerugian masyarakat akibat tindak pidana. Aset yang dirampas juga diharapkan dapat diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, pimpinan dan anggota DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut.
Secara khusus, ia mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses pembahasan sejak awal. (naz/fsl)

