Trending

Harga Pakan Ikan Naik Empat Kali, Pembudidaya Banjar Minta Perhatian Komisi IV DPR RI

 

DUKUNGAN :Harga Pakan Ikan Naik Empat Kali, Pembudidaya Banjar Minta Perhatian Komisi IV DPR RI/foto:yuanda

BANUATODAY.COM,MARTAPURA – Kenaikan harga pakan hingga empat kali dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan utama para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan keuntungan karena kenaikan harga jual ikan di pasaran tidak sebanding dengan biaya produksi.

Persoalan itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Jumat (13/11/2026).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, mengungkapkan mahalnya harga pakan menjadi salah satu kendala paling berat yang dihadapi pembudidaya saat ini.

“Tadi disampaikan oleh kawan-kawan pembudidaya, kendala kita yang pertama adalah pakan. Karena sampai saat ini harga pakan sudah empat kali mengalami kenaikan, sementara harga ikan di pasaran kenaikannya tidak signifikan. Jadi keuntungan pembudidaya kita semakin berkurang,” jelasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengatakan pihaknya terus menerima keluhan serupa, tidak hanya dari pembudidaya ikan, tetapi juga peternak ayam dan sektor peternakan lainnya.

Ia mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan pakan. Konsepnya diharapkan menyerupai Bulog yang selama ini berperan dalam pengelolaan kebutuhan beras nasional.

“Kami maunya secepatnya, karena kita selalu di Komisi IV selalu dapat keluhan-keluhan, baik dari peternak, pembudidaya ikan, segala urusan ayam dan sebagainya. Jadi perusahaan pakan ini penting untuk kita segera tangani. Kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog,” ungkapnya.

Selain pembentukan BUMN pakan, Siti Hediati juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi pakan sebagaimana kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Dengan demikian, beban biaya produksi pembudidaya dan peternak bisa ditekan.

Tak hanya persoalan pakan, Sipliansyah turut menyampaikan masalah keterbatasan benih ikan berkualitas. Kabupaten Banjar memiliki tiga fasilitas pembenihan, yakni BBAT Mandiangin milik pemerintah pusat, BBI Sentra milik pemerintah provinsi, dan BBI Karang Intan milik pemerintah kabupaten.

Namun, ketiganya belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan benih masyarakat. Selain itu, sebagian indukan yang digunakan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dinilai perlu diremajakan untuk menjaga kualitas benih yang dihasilkan.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan sarana transportasi air bagi penyuluh perikanan yang bertugas di wilayah perairan, khususnya Kecamatan Aranio.

Meski pemerintah daerah telah menyediakan kendaraan roda dua untuk menunjang mobilitas penyuluh, akses ke wilayah perairan tetap membutuhkan transportasi khusus.

“Harapan kami, apa yang kami sampaikan tadi paling tidak menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi IV. Mudah-mudahan tahun depan apa yang kita sampaikan bisa direalisasikan,” harap Sipliansyah.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menerima berbagai masukan dari pembudidaya dan pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan bersama kementerian terkait.

Pemerintah daerah berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, terutama dalam menekan biaya produksi, meningkatkan ketersediaan benih berkualitas, dan memperkuat sarana pendukung sektor perikanan budidaya.(Yan/fsl)

Lebih baru Lebih lama