 |
| PEMBANGUNAN: Komisi III DPRD Kalsel dan Dinas PUPR Kalsel bahas terkait pembangunan serta anggaran untuk tahun 2027/Foto Humas DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai membahas rencana pembangunan infrastruktur dan kebutuhan anggaran tahun 2027 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel beserta sejumlah unit pelaksana teknis daerah (UPTD), Selasa (3/11/2026).
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan rencana program pembangunan daerah dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengatakan sejumlah proyek strategis menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, serta stadion.
Menurutnya, beberapa proyek tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran untuk memastikan tahapan pembangunan dapat berlanjut dan diselesaikan sesuai perencanaan.
Mustaqimah mengakui penyusunan program kerja tahun 2027 menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena adanya penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” ujar Mustaqimah.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan pembangunan. Program yang dipilih harus benar-benar mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat serta dampaknya terhadap pembangunan Kalimantan Selatan.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga mendorong Dinas PUPR dan UPTD terkait memaparkan secara terperinci rencana kegiatan, kebutuhan pembiayaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.
Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Komisi III berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, sehingga pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (naz/fsl)