![]() |
| UPAH: Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian/Foto Kemendagri |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berlangsung lancar dan kondusif. Dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menyesuaikan pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah.
Ia menekankan perlunya komunikasi antara tiga unsur dalam proses pengupahan, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Melalui mekanisme dialog tripartit tersebut, diharapkan dapat ditemukan formula yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelas Tito.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Kemendagri juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci mengenai tahapan pelaksanaan, pemantauan, hingga pengawasan penetapan upah minimum.
Ia berharap seluruh proses penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal pada Desember mendatang.
"Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan tahapan penetapan upah minimum 2027 memiliki sejumlah tenggat waktu. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat 21 November 2026.
Selanjutnya, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan lima hari setelah batas penetapan UMP. Adapun batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan pada 25 November 2026, kemudian diikuti penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota lima hari setelahnya.
Yassierli juga menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis serta data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
"Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik)," jelasnya.
Dengan adanya pedoman dan jadwal tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses penetapan upah minimum 2027 secara terkoordinasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah. (naz/fsl)

