| KOLABORASI: OJK dan UNODC jalin kolaborasi terkait antisipasi kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital/Foto OJK |
BANUATODAY.COM, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkuat kolaborasi regional untuk mengantisipasi kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin kompleks serta melintasi batas negara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Kegiatan ini diselenggarakan OJK bersama UNODC dengan dukungan Pemerintah Jepang.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, pada Rabu (18/11).
Forum tersebut mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, serta pelaku industri jasa keuangan dari sejumlah negara. Agenda utamanya mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, dan penguatan koordinasi lintas negara.
Dalam sambutannya, Adi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan kripto, membuka peluang baru bagi industri keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal dengan modus yang semakin beragam.
Menurutnya, penanganan kejahatan keuangan digital membutuhkan kerja sama erat karena perusahaan, platform, aset, hingga korban dapat berada di yurisdiksi yang berbeda.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia juga menyoroti tantangan pengawasan akibat pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi tersebut membuat informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Adi menilai, integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum perlu diperkuat. Upaya tersebut juga harus didukung pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
Pertemuan tersebut diikuti delegasi dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Sejumlah perwakilan lembaga dari Jepang dan Amerika Serikat juga turut terlibat.
Peserta mencakup otoritas pengawas sektor keuangan, seperti Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People's Democratic Republic.
Selain regulator, forum ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, hingga penerapan FATF Travel Rule.
Delegasi juga bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di masing-masing negara, pengalaman penegakan hukum, serta kerja sama dengan sektor swasta. Diskusi kelompok turut digelar untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat koordinasi regional.
Melalui forum tersebut, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong koordinasi antarotoritas, meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta membangun mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen OJK untuk mendukung perkembangan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. (naz/fsl)
