 |
| SIBER: OJK luncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber/Foto OJK |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan dan pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri pendanaan digital yang lebih aman, tangguh, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan berbasis teknologi.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu memperkuat kemampuan menghadapi serangan siber. Menurutnya, pengelolaan keamanan tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga harus mencakup kemampuan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam kegiatan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI tersebut memuat lima aspek utama, meliputi tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Selain itu, pedoman dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment yang dapat digunakan penyelenggara untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, menemukan kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya disesuaikan dengan skala usaha, tingkat kompleksitas, dan karakteristik risiko masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan siber tidak hanya berada pada bagian teknologi informasi. Penguatan tersebut harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Senada dengan hal tersebut, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber telah berkembang menjadi risiko bisnis yang dapat mengganggu operasional, menimbulkan kerugian finansial, hingga merusak reputasi perusahaan.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan siber, khususnya pada sektor jasa keuangan.
Penyusunan pedoman tersebut dilakukan OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Di sisi lain, OJK juga mendorong peningkatan standar etika dalam proses penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan kegiatan penagihan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan pelindungan konsumen.
Agusman menegaskan, proses penagihan harus menghormati hak konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak menggunakan intimidasi maupun kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Melalui dua langkah tersebut, OJK berharap penyelenggara LPBBTI semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan keberlangsungan layanan. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pendanaan digital agar dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. (naz/fsl)