 |
| KONSOLIDASI: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto/Foto Instagram hasto_kristiyanto.m.m |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) membuka ruang pembahasan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan upaya mendorong hak angket tidak dapat dilakukan hanya oleh partainya. Menurut dia, diperlukan komunikasi dan konsolidasi dengan fraksi-fraksi partai politik lain di parlemen.
Hasto menyebut PDIP saat ini memiliki 110 kursi di DPR RI atau sekitar 18 persen dari total kekuatan parlemen. Jumlah tersebut membuat partainya perlu membangun dukungan lintas fraksi apabila wacana penggunaan hak angket hendak dilanjutkan.
"Kami hanya punya 110 kursi sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain," ujar Hasto setelah menghadiri konsolidasi internal DPD PDIP Lampung di Bandar Lampung, Jumat (30/10/2026) malam.
Ia berpandangan, persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam persyaratan Pilpres 2024 tidak semata-mata menjadi urusan satu partai politik. Hasto menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian sebagai isu nasional karena berkaitan dengan kepemimpinan dan keteladanan.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis moral dan krisis keteladanan dalam jangka panjang.
Hasto juga mengungkapkan komunikasi informal dengan sejumlah partai politik di DPR telah mulai dilakukan. Meski demikian, pembicaraan tersebut masih berada pada tahap dialog dengan beberapa partai.
"Kami hanya berdialog dengan beberapa partai, karena otomatis di DPR itu akan terjadi konsolidasi tersebut," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait gugatan atas keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan pada Jumat (30/10/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diketuai Yulius, dengan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai hakim anggota.
Objek sengketa dalam perkara itu adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan itu dikabulkan seluruhnya. (naz/fsl)