Trending

Pemangkasan TKD Rp226,9 Triliun Jadi Tantangan Likuiditas Bank Kalsel

TANTANGAN: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si./Foto Istimewa


BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan bagi perbankan daerah, termasuk Bank Kalsel. Penurunan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun berpotensi memengaruhi arus dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan sumber pendanaan alternatif. Bank Kalsel didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah dengan memperluas penghimpunan dana masyarakat, meningkatkan pembiayaan sektor produktif, serta memperkuat pengelolaan likuiditas.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pengurangan TKD tidak hanya berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas perbankan melalui perubahan arus kas daerah.

Menurutnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan erat dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit untuk mendukung perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi salah satu sumber pendanaan BPD melalui penempatan dana dalam bentuk giro maupun deposito. Ketika alokasi transfer dari pemerintah pusat berkurang, kemampuan fiskal daerah dapat ikut tertekan sehingga dana yang ditempatkan di perbankan berpotensi mengalami perubahan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia menguraikan setidaknya tiga jalur yang berpotensi memberikan tekanan terhadap Bank Kalsel.

Pertama, pertumbuhan dana giro pemerintah daerah dapat melambat karena berkurangnya dana yang tersedia untuk ditempatkan di perbankan. Kedua, kebutuhan pengelolaan likuiditas berpotensi meningkat ketika pemerintah daerah harus memanfaatkan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, penyesuaian belanja pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Dampaknya berpotensi merambat pada permintaan kredit, kemampuan debitur memenuhi kewajiban, hingga kualitas kredit perbankan.

Ahmad Yunani menilai kondisi tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, serta sektor jasa.

Oleh sebab itu, Bank Kalsel perlu mengevaluasi struktur pendanaan dan mengukur tingkat ketergantungannya terhadap dana pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa besarnya dampak pengurangan TKD tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan angka pemangkasan anggaran secara nasional. Penilaian yang lebih akurat membutuhkan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal bank.

Diversifikasi Pendanaan Jadi Prioritas

Menurut Ahmad Yunani, perubahan kebijakan fiskal seharusnya menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Ketergantungan terhadap pemerintah daerah sebagai sumber utama penghimpunan dana perlu dikurangi melalui pengembangan basis nasabah yang lebih luas.

Ia mengemukakan lima langkah strategis yang dapat diperkuat Bank Kalsel.

Pertama, memperluas penghimpunan dana dari masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan swasta, lembaga pendidikan, serta sektor kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendanaan yang lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan layanan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital. Upaya tersebut dapat mendukung peningkatan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif, khususnya UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi ekonomi di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu menghadapi perubahan arus dana pemerintah daerah tanpa mengabaikan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga dapat diarahkan pada digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

BPD Didorong Perkuat Model Bisnis

Lebih lanjut, Ahmad Yunani menegaskan bahwa pengurangan TKD perlu menjadi momentum bagi BPD untuk mengembangkan orientasi bisnis yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Menurutnya, kedekatan dengan pemerintah daerah selama ini menjadi salah satu keunggulan BPD. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga dapat menjadi kerentanan ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Ke depan, kinerja Bank Kalsel tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan produktif, menjaga kualitas aset, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu menjadi indikator keberhasilan.

Bank Kalsel pun didorong untuk beralih dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam dan sehat.

Dengan demikian, pengurangan TKD bukan sekadar tantangan likuiditas dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi ujian bagi ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. (naz/fsl)

Lebih baru Lebih lama