![]() |
| PRIORITAS: Pemerintah Kabupaten Banjar gelar rapat terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Foto Humas Pemkab Banjar |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Astambul dan Martapura Timur dengan mempertimbangkan potensi bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlangsung di Novotel Banjarbaru, Rabu (11/11/2026) pagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa penyusunan RDTR harus menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan sesuai karakteristik dan kondisi lingkungan masing-masing wilayah.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang matang diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama di kawasan yang memiliki potensi terdampak bencana.
"Jadi arah pembangunan itu akan menyesuaikan dengan wilayah-wilayah yang dianggap menjadi potensi rencana ke depan. Tidak ada lagi kawasan-kawasan yang kita bangun ini langsung terdampak nanti terhadap bencana di wilayah kita," tegasnya.
Yudi mengatakan, selain memperhatikan aspek kebencanaan, Kecamatan Astambul dan Martapura Timur juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis.
Dengan demikian, penataan ruang di kedua kecamatan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, menambahkan bahwa kondisi alam di kedua kecamatan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan dokumen RDTR.
Menurutnya, konsep agrobisnis yang diusung juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi persoalan lingkungan, terutama banjir dan karhutla.
"Tahun ini dua kecamatan tersebut disusun RDTR-nya. Ke depan akan disusun lagi RDTR di kecamatan-kecamatan yang belum ada dokumennya," jelas Iwan.
Ia berharap dokumen RDTR yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan agar lebih terarah dan tetap memperhatikan kearifan lokal.
Dalam konsultasi publik tersebut, Pemkab Banjar turut melibatkan Kementerian ATR/BPN, aparat desa, perwakilan Kecamatan Astambul dan Martapura Timur, instansi vertikal, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pelibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi sekaligus meminimalkan risiko bencana bagi masyarakat.
Melalui penyusunan RDTR tersebut, Pemkab Banjar berupaya memastikan arah pembangunan di Astambul dan Martapura Timur berjalan sesuai potensi wilayah, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kerawanan bencana. (naz/fsl)

.jpeg)