KOLABORASI :Pemkab Banjar Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Angka Kemiskinan/foto:yuandaBANUATODAY.COM,MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Aula Kantor Barakat Martapura, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Fara Hayani.
Rakor tersebut melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), para camat hingga unsur masyarakat.
Sekda Banjar H Yudi Andrea menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, diperlukan langkah terpadu agar setiap program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu atau dua perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan yang terpadu, terarah, terukur dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi vertikal, dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Yudi juga menekankan pentingnya tiga aspek utama, yakni penguatan kualitas data, integrasi program antarperangkat daerah, serta penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan sasaran intervensi. Sementara integrasi program diperlukan agar berbagai kegiatan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan selaras.
Ia berharap RAT 2027 tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman kerja dengan sasaran, indikator, lokasi intervensi, penanggung jawab dan target capaian yang jelas.
Sementara itu, Kepala Bidang PPM Bapperida Fara Hayani mengatakan, rakor tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penyelarasan program penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2027.
Melalui forum ini, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam menjalankan program mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Pada akhir kegiatan, Pemkab Banjar juga meluncurkan SINERGI BANJAR (Sistem Terintegrasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar), sebuah inovasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan manusia melalui integrasi berbagai informasi sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.(Yan/fsl)