Pemkab Banjar Usulkan Revisi Perda BPD, Perkuat Peran dalam Pemerintahan Desa

 

PERKUAT :Pemkab Banjar Usulkan Revisi Perda BPD, Perkuat Peran dalam Pemerintahan Desa/foto:yuanda

BANUATODAY.COM,MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan aturan pemerintahan desa di tingkat nasional sekaligus memperkuat peran BPD.

Usulan perubahan itu disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (11/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar tersebut dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan lainnya. Turut hadir jajaran eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam penyampaiannya mewakili Bupati Banjar, Habib Idrus menjelaskan, perubahan regulasi diperlukan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Menurutnya, sejumlah ketentuan baru tersebut membawa perubahan substansial terhadap kedudukan, fungsi, hingga pelaksanaan tugas BPD.

"Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar Habib Idrus.

Ia menegaskan, penyesuaian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.

Dalam Raperda tersebut, terdapat 10 materi pokok perubahan, di antaranya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, hingga mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu.

Selain itu, perubahan juga mencakup hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, larangan dan kode etik, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD.

Melalui revisi regulasi ini, Pemkab Banjar berharap BPD semakin optimal menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.(Yan/fsl)