Trending

Pemkab Kotabaru Perkuat Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi di Seluruh Perangkat Daerah

PEMBINAAN: Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 - Foto Ist

BANUATODAY.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mendorong kenaikan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi minimal BB. 

Upaya tersebut dilakukan melalui Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Pembinaan tersebut diikuti seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dalam sambutannya, Anang menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintahan tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen dan laporan administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil memperoleh predikat BB atau sangat baik untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 76,22. Sementara itu, nilai SAKIP mencapai 64,80 dengan predikat B atau baik.

“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegas Anang.

Untuk mencapai target tersebut, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerja.

Pimpinan perangkat daerah, lanjutnya, harus terlibat langsung dalam memastikan setiap program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan sasaran pembangunan serta indikator kinerja utama daerah.

Selain itu, indikator kinerja perlu dirumuskan secara lebih terukur, pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil, dan keterkaitan atau cascading kinerja harus diperkuat, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.

Dalam kesempatan tersebut, Anang juga memaparkan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru.

Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pembahasan capaian kinerja secara berkala. Setiap permasalahan harus memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian yang jelas, termasuk pengendalian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi perangkat daerah. Upaya ini mencakup fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan memberikan pendampingan, sedangkan Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta menyampaikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut secara terintegrasi.

Menurut Anang, ketiga langkah tersebut memerlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar peningkatan akuntabilitas kinerja tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar tercermin dalam pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, sekaligus memperkuat kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah.

Pemkab Kotabaru berharap penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pembenahan sistem kerja Tim SAKIP dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP serta mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, predikat yang lebih baik tidak sekadar menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (aa/ak)

Lebih baru Lebih lama