BANUATODAY,COM,BANJARBARU –Pemerintah Kabupaten dan Kota didesak untuk segera mempercepat proses penetapan upah minimum daerah untuk tahun 2027. Langkah ini krusial mengingat tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat kian dekat.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dibatasi paling lambat pada 21 November 2026.
Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tenggat penetapannya jatuh pada 25 November 2026.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin menegaskan, seluruh tahapan penetapan upah harus rampung tepat waktu sesuai jadwal tersebut.
“Batas waktunya 21 November atau sekitar seminggu lagi harus sudah ditetapkan. Kemudian untuk UMK pada 25 November 2026,” ujarnya usai mengikuti rakor secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/11/2026).
Merespons mepetnya waktu tersebut, Rusma meminta jajaran perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, segera mengambil langkah taktis.
Koordinasi lintas sektor dan kesiapan administrasi dinilai menjadi kunci agar pembahasan tidak molor dari jadwal.
“Kami meminta kawan-kawan, terutama dari Dinas Nakertrans, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka penetapan upah minimum regional ataupun upah minimum daerah,” tegasnya.
Pemprov Kalsel berharap ketepatan waktu dalam penetapan upah minimum ini dapat segera memberikan kepastian bagi para pekerja maupun pelaku usaha.
Dengan demikian, keseimbangan kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kalimantan Selatan.(Yan/fsl0

