 |
| ANTISIPASI: Pengamat Sosial, Noorhalis Majid memberikan pendapatnya terkait TKD yang berpotensi mengalami pengurangan/Foto Istimewa |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN – Kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipasi dari pemerintah maupun manajemen bank agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.
Pengamat sosial, Noorhalis Majid, menilai berkurangnya alokasi TKD telah memberikan dampak terhadap kondisi hampir seluruh BPD di Indonesia. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memperhitungkan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap bank milik daerah.
Mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin itu mempertanyakan sejauh mana pemerintah pusat telah mengantisipasi dampak pengurangan TKD terhadap keberadaan dan kinerja BPD.
“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Noorhalis yang juga pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman selama dua periode tersebut mengingatkan, tanpa langkah penanganan yang tepat, tekanan terhadap kinerja BPD dikhawatirkan semakin besar. Bank Kalsel pun dinilai tidak boleh menganggap dirinya terbebas dari dampak kebijakan pengurangan dana transfer tersebut.
Menurutnya, upaya antisipasi tidak cukup hanya dengan mengevaluasi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Bank Kalsel juga perlu menyiapkan strategi internal agar mampu menghadapi tekanan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah.
Ia memahami bahwa persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak berdiri sendiri. Penurunan kinerja tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada manajemen, sebab terdapat faktor kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang turut memengaruhi perekonomian daerah.
Meski demikian, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk beradaptasi dan melakukan pembenahan. Noorhalis setidaknya mengemukakan tiga langkah strategis yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, memperkuat perputaran ekonomi daerah dengan menjadikan Bank Kalsel sebagai salah satu penggerak aktivitas usaha. Bank Kalsel perlu memperluas kemitraan dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Selama ini, sumber dana Bank Kalsel dinilai masih banyak bergantung pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana milik pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi sumber likuiditas perbankan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan memperkuat dunia usaha lokal.
Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja, mulai dari gaji, bonus hingga pengeluaran operasional lainnya, perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan perusahaan.
“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.
Ketiga, membuka ruang partisipasi lebih luas dengan melibatkan kalangan pakar, akademisi, dan pelaku ekonomi. Noorhalis menilai persoalan yang dihadapi Bank Kalsel cukup kompleks sehingga membutuhkan masukan dari berbagai pihak, bukan hanya mengandalkan pandangan internal perusahaan.
Keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat membantu merumuskan strategi untuk memperkuat sekaligus menjaga keberlangsungan bank milik daerah tersebut.
Noorhalis juga menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kepedulian terhadap masa depan Bank Kalsel. Oleh sebab itu, berbagai kritik yang disampaikan publik seharusnya dipandang sebagai bentuk perhatian dan keinginan agar bank daerah tersebut tetap sehat serta mampu menjalankan perannya.
“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajemen tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Di tengah pengaruh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global, manajemen dituntut mampu membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan secara tepat.
Dengan demikian, Bank Kalsel diharapkan tidak hanya berupaya bertahan dari tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi bisnis. Penguatan sumber pendapatan di luar dana pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan perusahaan lebih berkelanjutan. (naz/fsl)