 |
| RESES: Alpiya Rakhman tampung aspirasi dari Reses di Kecamatan Satui/Foto Humas DPRD Kalsel |
BANUATODAY.COM, TANAH BUMBU – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada 4–11 November 2026 tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari penanganan kebakaran lahan, ketersediaan air bersih, pengembangan usaha perikanan, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur desa.
Reses diawali Alpiya di Desa Satui Barat, Kamis (5/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di kantor desa itu dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat.
Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah kebakaran lahan di kawasan Kilometer 171 Satui. Warga mengeluhkan asap yang masih menyelimuti kawasan tersebut dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, terutama risiko gangguan pernapasan.
Menanggapi keluhan tersebut, Alpiya menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendorong penanganan kebakaran. Ia juga meminta agar perusahaan yang memiliki lahan di kawasan tersebut turut dilibatkan sehingga persoalan dapat segera ditangani.
Selain kebakaran lahan, masyarakat mengusulkan perluasan jaringan pipa air bersih karena sejumlah permukiman belum terjangkau layanan tersebut. Warga juga menyoroti persoalan pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan di sekitar wilayah Satui.
Alpiya menyampaikan bahwa kebutuhan perluasan jaringan air bersih akan dikoordinasikan dengan pihak PDAM agar dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, masyarakat mengusulkan dukungan terhadap usaha budidaya ikan melalui bantuan peralatan dan pembangunan kolam tematik. Menanggapi hal itu, Alpiya menyatakan akan menyampaikan usulan kepada dinas terkait serta berupaya memperjuangkan dukungan melalui kementerian.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan lahan dan kejelasan status kepemilikan menjadi persyaratan penting dalam pengajuan bantuan. Masyarakat diminta menyiapkan proposal serta memastikan legalitas lahan yang akan digunakan. Ketersediaan bibit dan pakan ikan juga perlu diperhitungkan agar kegiatan budidaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sementara itu, kelompok nelayan yang diwakili Zarkasi mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBM) di kawasan pesisir Satui Barat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar untuk menunjang aktivitas melaut.
Warga turut mengusulkan bantuan tandon air untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Dalam pertemuan tersebut, Alpiya juga memaparkan perkembangan sejumlah pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya, termasuk jalan Banjarbaru–Batulicin dan Jembatan Batulicin–Kotabaru. Pembangunan infrastruktur strategis itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Agenda reses kemudian dilanjutkan ke Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui. Dalam pertemuan bersama warga, sejumlah kebutuhan di bidang pendidikan, kebersihan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur desa kembali disampaikan.
Perwakilan guru SDN 3 Sekapuk mengusulkan pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) sekolah yang saat ini masih terbatas. Mereka juga mengharapkan pengadaan tempat sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan desa.
Alpiya menyatakan akan meneruskan usulan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta program pembangunan daerah.
Adapun warga RT 10 Desa Al Kautsar menyampaikan kebutuhan penetapan zona sekolah, pembangunan siring atau penahan badan jalan, serta pengaspalan jalan desa. Berbagai fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk dalam menunjang akses pendidikan.
Alpiya menegaskan seluruh masukan yang diterima selama reses di Desa Satui Barat dan Desa Al Kautsar akan menjadi bahan perjuangan DPRD melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait.
Menurutnya, reses merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan persoalan di daerah mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD agar program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Kami akan berupaya mengoordinasikan dan memperjuangkannya kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya. Harapannya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh solusi dan tindak lanjut nyata,” ujar Alpiya.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah semakin kuat sehingga pembangunan di daerah dapat terlaksana secara merata, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. (naz/fsl)