![]() |
| USULKAN: Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin usulkan Indonesia punya tiga wakil presiden/Foto DPD RI |
BANUATODAY.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, dengan jumlah maksimal tiga orang. Gagasan tersebut dinilai dapat memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.
Usulan itu disampaikan Sultan ketika merespons pertanyaan wartawan mengenai harapan DPD RI terhadap sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian acara detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sultan, luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan membuat setiap kawasan memiliki karakteristik dan persoalan pembangunan yang berbeda. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional.
Ia menilai kebutuhan masyarakat di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah pusat membutuhkan dukungan kepemimpinan yang dapat menjangkau berbagai wilayah secara lebih optimal.
Sultan mengatakan, gagasan penambahan jumlah wakil presiden bukanlah usulan baru dari DPD RI. Namun, ia menilai wacana tersebut masih relevan untuk dibicarakan di tengah dinamika pembahasan mengenai posisi wakil presiden.
Ia bahkan mengusulkan agar para wakil presiden nantinya dapat berkantor di sejumlah wilayah di luar pusat pemerintahan, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Menurutnya, pembagian tugas tersebut dapat membantu presiden mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat daerah mendapat perhatian.
Sultan juga berharap keberadaan beberapa wakil presiden dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja kepala daerah serta mendorong program pembangunan pemerintah berjalan lebih efektif.
Meski demikian, gagasan tersebut masih sebatas usulan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 saat ini mengatur bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Dengan demikian, penerapan gagasan penambahan jumlah wakil presiden memerlukan perubahan terhadap ketentuan konstitusi yang berlaku. (naz/fsl)

